Jumat, 25 Oktober 2013

Kuliner Bugis : Doa Sang Komandan Dapur

Standard
DARI dapur sempit, Murisna (64) mengendalikan pesta keluarga bangsawan Bugis di Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan. Ia memastikan hidangan tidak habis sebelum tamu terakhir tiba. Ia menjaga kehormatan tuan rumah.

Dua hari sudah Hajah Murisna begadang. Ia harus memimpin kegiatan memasak untuk pesta perkawinan keluarga bangsawan Bugis beberapa waktu lalu di Pangkajene Kepulauan. Jauh hari sebelum acara tiba, Murisna sudah bekerja. Ia mengurus hidangan untuk acara pertemuan keluarga kedua mempelai. Semakin mendekati hari pernikahan semakin banyak pekerjaan. Seminggu sebelum acara pernikahan, misalnya, Murisna dan kaum perempuan kerabat penyelenggara membuat kue kering dan menyiapkan bumbu untuk lauk.

Sehari sebelum pesta, kesibukan Murisna memuncak. Pagi itu, Murisna menyiapkan 12 macam kue, antara lain, barongko, sikaporo, bolu kukus, cucuru, bingka, dan kaddo’ minyak. ”Penyelenggara pesta ini bangsawan. Kalau orang biasa, paling empat macam saja,” ujar Murisna, bas asal Palampang, Pangkajene.

Ia dibantu 15 ibu kerabat penyelenggara hajat. Semua proses memasak, mulai dari menghitung takaran bahan hingga mengolahnya menjadi kue, tak lepas dari pengawasannya. Ia benar-benar komandan dapur.

Orang seperti Murisna biasa disebut bas atau koordinator masak. Tugas utamanya menentukan menu, mengawasi proses memasak, dan mendistribusikan pekerjaan kepada ibu-ibu yang ikut membantu. Sering kali pendistribusian pekerjaan itu mempertimbangkan status sosial mereka. Susan Bolyard Millar dalam buku Perkawinan Bugis merinci, klasifikasi pekerjaan dibagikan berdasarkan status sosial.

Pendistribusian pekerjaan juga mempertimbangkan sejumlah tabu. Bas, misalnya, harus memastikan perempuan yang memasak kaddo’ minyak—semacam nasi ketan dengan potongan ayam—harus sudah menopause. ”Jika tidak, ada yang bilang, kaddo’ minyak tidak bisa matang,” ujar Murisna.

Seorang bas harus menjaga kamar tempat menyimpan makanan pesta. ”Bas yang mengatur masuk keluar makanan sampai pesta perkawinan selesai,” katanya.

Menjaga kehormatan

Guru Besar Universitas Hasanuddin Nurhayati Rahman menjelaskan, dalam sejumlah naskah kuno, rangkaian pesta pernikahan Bugis bisa berlangsung 40 hari. Sekarang pesta umumnya tiga sampai tujuh hari. Di situlah, simbol-simbol status dan prestise keluarga diperlihatkan. Oleh karena itu, di setiap pesta ada siri’ atau rasa bangga dan malu keluarga.

Sosok bas, lanjut Nurhayati, adalah penjaga siri’ terkait makanan. Dia harus memastikan makanan yang disajikan enak dan cukup. ”Kalau makanan habis sebelum pesta usai, penyelenggara pesta dan keluarga kehilangan siri’. Mereka akan malu sekali,” tutur Nurhayati.

Begitu besarnya tanggung jawab bas, tidak semua orang bisa jadi bas. Dulu, tambah filolog Ahmad Saransi, bas dianggap sakti. Dia bisa memastikan berapa pun jumlah tamu, makanan pasti cukup.

Semua itu bisa tercapai lewat laku spiritual. Bas dulu, tambah Saransi, melafalkan doa untuk mencukupkan dan melindungi makanan. Sebagian doa masakan—termasuk doa melezatkan makanan—tercatat di dalam naskah kuno. Salah satu potongan doa yang kami peroleh dari seorang angota keluarga bas di Pangkep berbunyi: ...sinru’ sinru’ sai naninsiru’, kaddo’ si kaddo’ kaddo’ tonji, ganna ta ganna sigannakki... (...sendok sendoklah saja dengan menyendok/makan saling menikmati makan makanan itu juga/cukup atau tidak cukup akan saling mencukupkan ...).

”Kalau sudah didoakan, masak 1 liter beras pun bisa cukup untuk seratus tamu,” kata Saransi.

Bagaimana bisa? Yahya, antropolog dari Unhas, mengatakan, doa dan mantra yang dipakai bas akan memengaruhi kemampuan orang makan. Makan sedikit mereka sudah kenyang. ”Jadi, doa-doa itu bukan melipatgandakan makanan.”

Doa masak, menurut Saransi, masih dipakai sampai sekarang. Namun, praktik itu selalu tersembunyi. ”Bas tidak akan bercerita tentang doa masak, bahkan doa pun dia lafalkan dalam hati agar orang lain tidak mendengar,” lanjut Yahya.

Bas Sada dan Murisna mengatakan, mereka tak menggunakan doa khusus untuk memasak makanan. ”Saya hanya mengucap bismillah dan kun faya kun, insya Allah makanan cukup,” ujar Sada.

Di luar itu, Sada punya hitungan matematis agar makanan cukup. Jika ada 1.000 undangan, ia memasak 1 sapi, 400 kue untuk tiap jenisnya. Kalau tamu 500 orang, ia masak 30 kilogram daging, 50 ayam, kue bolu 10 loyang, dan sebagainya.

Hitungan-hitungan Sada dan resep masakan kini ia turunkan kepada anaknya, Hartati, yang tiga tahun lalu mulai terjun menjadi bas. ”Kami memang keturunan bas. Saya mendapatkan keahlian sebagai bas dari ibu saya, Hajah Sada. Ibu saya dapat dari nenek, Lija. Tinggal kami saja yang jadi bas di kampung ini,” ujar Hartati yang ikhlas dibayar berapa pun untuk kerja berhari-hari di dapur.

Ya, merekalah bas yang masih tersisa di Maros. Penjaga siri’ banyak keluarga yang menggelar pesta. (Budi Suwarna dan Aswin Rizal Harahap)

Sumber : Naskah dan Foto diangkat dari Kompas 24 Oktober 2013

Kamis, 24 Oktober 2013

Bajo dan Orang Bukan Bajo

Standard
BAJO  DAN ORANG BUKAN BAJO
Studi Tentang Perubahan Makna Sama dan Bagai Pada Masyarakat Bajo
Di Desa Sulaho Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara
[ Diangkat dari makalah pada Kongres Kebudayaan Indonesia 2013 ]

Oleh : H. Nasruddin Suyuti

A.    PENDAHULUAN
Masyarakat Bajo pada awalnya tinggal di atas perahu yang disebut bido, hidup berpindah-pindah bergerak secara berkelompok menuju tempat yang berbeda menurut pilihan lokasi penangkapan ikan. Di atas perahu  mereka menjalani hidupnya sejak lahir, berkeluarga hingga akhir hayatnya.  Oleh sebab itu, orang Bajo sering disebut sea nomads (Sopher, 1971) atau sea gypsies (Brown, 1993). Dalam perkembangannya, sebagian besar dari mereka telah tinggal menetap di pinggir laut. Seperti halnya di daerah-daerah lain di Indonesia, mereka  hidup menetap di laut atau di pinggir laut. Laut dijadikan sebagai sumber kehidupan (panamamie ma di lao). Mereka memiliki prinsip  bahwa pinde kulitang kadare, bone pinde sama kadare  yang  berarti  memindahkan orang Bajo ke darat, sama halnya memindahkan penyu ke darat (Nasruddin, 2010. Bahkan banyak diantara mereka merasa pusing kepalanya jika tidak mendengarkan gemuruh ombak (piddi tikolo’na lamong nggai makale le goya). Ungkapan tersebut menggambarkan betapa sulitnya memisahkan kehidupannya dengan laut.

Pada masyarakat Bajo, berkembang mitos bahwa Sang Dewata memperuntukkan lingkungan laut bagi orang-orang Bajo. Adanya konsep Sama dapu ma di laok (laut milik orang Bajo) yang berarti pula bahwa lingkungan darat, diperuntukkan bagi orang yang tinggal di darat (Zacot, 1979). Oleh karena itu, pada umumnya orang Bajo memiliki mata pencaharian utama menangkap ikan atau memanfaatkan sumber daya alam laut, sedangkan lingkungan darat dengan segala potensi sumber daya alamnya kurang mendapat perhatian bahkan tidak dimanfaatkan dengan baik. Namun dalam perkembangannya, orang Bajo selalu berada dalam sikap yang mendua, khususnya dalam interaksinya dengan orang bagai. Di satu pihak mereka tetap ingin mempertahankan ke”Bajo”annnya yang identik dengan kehidupan di laut. Di pihak lain, keterikatannya dengan orang bagai, mengharuskan mereka berinteraksi dengan kehidupan di darat. Oleh sebab itu dalam kehidupan sehari-hari, orang Bajo mengenal dua konsep yang berbeda dalam interaksi sosialnya yakni sama dan bagai. Mereka menyebut dirinya sama (orang bajo) yang membedakannya dengan orang bukan Bajo (bagai) (Alena, 1975; Haris,1991; Suyuti, 1996; Zacot, 1979). Konsep sama dan bagai bukan hanya merupakan simbol “Bajo” dan “Bukan Bajo”, tetapi juga merupakan simbol kehidupan di “laut” dan “darat” (Suyuti, 2011).

Konsep tersebut telah mengalami perubahan pada masyarakat Bajo di Desa Sulaho Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara, akibat interaksi yang intensif dengan orang bagai khususnya orang Bugis. Desa Sulaho yang mayoritas penduduknya adalah orang Bajo, dikenal sebagai perkampungan orang Bajo, sedangkan orang Bugis merupakan kelompok minoritas. Walaupun demikian bahasa sehari-hari yang digunakan adalah Bahasa Bugis, sedangkan Bahasa Bajo kadang-kadang hanya digunakan oleh orang-orang tua atau jika bertemu dengan kerabatnya yang datang dari luar Desa Sulaho.

Kelompok suku bangsa mayoritas (Bajo) telah  mengadaptasikan unsur-unsur budayanya ke dalam unsur-unsur budaya kelompok suku bangsa minoritas (Bugis). Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila unsur-unsur budaya suku bangsa Bugis lebih dominan ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat  Bajo. Sebagai warga sekampung yang memiliki hubungan simbiotik, mobilitas interaksi antar kelompok sangat intens, tidak mengenal lagi batasan waktu dan ruang. Kelompok masyarakat Bajo menganggap semua orang Bugis yang ada di perkampungan Sulaho  sebagai bagian dari kerabat dekatnya (dansihitang), sebaliknya orang Bugis sebagai kelompok minoritas memandan g masyarakat Bajo sebagai keluarga dengan istilah sumpu’ lolo Bajota.

Dalam pengelolaan sumberdaya laut, kecenderungan orang Bajo mengadopsi pola pemanfaatan teknologi penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan Bugis di Desa Sulaho maupun di luar Desa Sulaho.   Keterbatasan kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh nelayan Bajo, sehingga masih banyak nelayan yang menggunakan teknologi sederhana dalam memanfaatkan sumber laut, seperti perahu (sampan) dan alat tangkap lainnya.

B.   PROSES PERUBAHAN MAKNA SAMA DAN BAGAI
Interaksi antara orang Bajo dan Bugis diawali dengan proses perubahan makna  sama dan bagai  pada orang Bajo di Desa Sulaho, yang dapat dilihat dari periodisasi kehidupan yang pernah dilaluinya, yakni:
1.  Asal usul orang Bajo berdasarkan Mitos Sawerigading
Periode awal dari kehidupan orang Bajo di Desa Sulaho, dimulai berdasarkan asal usulnya (mitos Sawerigading). Ketika Sawerigading di Kampung Ussu, Desa Cerekang, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan, menebang pohon walenrangnge untuk dijadikan perahu yang akan dipergunakan. Pada saat pohon berhasil  ditumbangkan, telur burung yang bersarang di pohon tersebut berjatuhan dan pecah  sehingga menimbulkan banjir telur. Orang-orang yang ada di sekitar pohon tersebut hanyut bersama rumahnya yang kemudian berfungsi sebagai perahu yang diberi nama bido (perahu yang dijadikan tempat tinggal).

Penduduk Ussu yang tidak hanyut, melihat saudara-saudaranya di tengah laut sedang dipermainkan ombak, nampak terbayang-bayang (ta’bajo-bajo) dan menyebutnya sebagai orang Bajo. Anggota kelompok yang hanyut kemudian menyebar dalam kelompok-kelompok kecil sesuai arah angin ke berbagai penjuru tanah air, bahkan ke berbagai wilayah di Asia Tenggara. Sejak saat itu, semua anggota kelompok bersama keturunannya disebut orang sama yang bermakna “sama-sama” di laut, sedangkan kelompok masyarakat yang hidup di darat disebutnya orang bagai.

Perubahan pola pemukiman dari darat ke laut menyebabkan orang Bajo mengalami perubahan budaya.  Nenek moyangnya yang hanyut dengan latar belakang budaya orang Bugis, melakukan perubahan sesuai dengan kondisi yang dialaminya pada saat itu, termasuk munculnya bahasa yang kemudian menjadi simbol sesama orang Bajo yang disebut boang sama. Dengan demikian boang sama dapat berarti simbol bagi masyarakat Ussu yang  yang karena takdir hanyut dan terbuang bersama ke laut kemudian menjadi orang Bajo.  
2. Kehidupan di atas Bido sebagai masyarakat Nomaden
Dari Kampung Ussu, masyarakat Bajo memulai kehidupannya sebagai orang laut kemudian hidup mengembara di atas laut. Pada periode ini,  konsep sama bermakna sesungguhnya  akibat kehidupannya yang berbeda dengan kehidupan orang bagai yang bermukim di darat. Meskipun demikian, interaksinya dengan orang bagai khususnya orang Bugis tetap terjalin. Sebagai orang laut mereka tetap terikat dengan orang bagai dalam memenuhi kebutuhannya, baik sandang maupun pangan meskipun dengan cara barter. Interaksi antara orang Bajo dengan orang Bugis,  menyebabkan pola budaya orang Bugis mulai memberi warna terhadap kehidupan sosial budaya dan ekonomi orang Bajo.

3. Masa Transisi dari Perahu Bido ke Pantai 
Kehidupan masyarakat Bajo pada periode ini, ditandai dengan pola pemukiman yang mulai menetap di Sulaho, dengan mendirikan rumah panggung di atas air pada kawasan  pantai.  Periode ini disebut periode transisi karena terjadi pola hidup sebagai pengembara (nomaden) ke pola hidup menetap, sekalipun dalam situasi tertentu kehidupan mengembara tetap dilakukan.  Interaksi antara orang Bajo dengan orang Bugis semakin intensif,  dengan kehadiran pasukan Kahar Muzakkar yang pada umumnya orang Bugis pada tahun 1965. Kampung Sulaho yang secara geografis terpencil dan dikelilingi gunung dan hutan lebat menjadi tempat persembunyian yang strategis.  Kahar Muzakkar dengan kharisma yang dimiliki, mampu mengambil hati kelompok masyarakat Bajo. Dengan pendekatan keagamaan, beberapa anggota kelompok masyarakat Bajo mulai intensif menggunakan bahasa Bugis.

4. Pemukiman di Darat
Pemukiman di darat dimulai pada tahun 1972 oleh seluruh warga masyarakat Bajo di Kampung Sulaho dan tidak ada lagi yang  bermukim di atas air di pinggir pantai. Ciri utama pada periode ini, selain telah bermukim di darat juga adanya kebutuhan sarana produksi dan transportasi sebagai kelompok yang menggantungkan hidupnya pada laut. Orang-orang Bugis memperkenalkan kepada mereka sejenis perahu bercadik yang disebut lepa-lepa yang dijadikan sarana penangkapan ikan dan transportasi.
Meningkatnya mobilitas orang Bajo menyebabkan kelompok ini semakin “dekat” dengan kehidupan orang Bugis, bahkan mulai terjadi kawin mawin antara dua kelompok masyarakat ini. Makna sama dan bagai  telah bergeser  akibat ketergantungannya pada masyarakat Bugis,  baik dalam hal pemenuhan kebutuhan sandang, pangan maupun berbagai alat produksi.

5. Intervensi Pemerintah dalam Kegiatan Sistem Pemukiman Sosial
Periode ini ditandai dengan adanya Proyek Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing (PKSMT) melalui Sistem Pemukiman Sosial (SPS).  Diawali  dengan penelitian dan pengkajian sosial budaya dan lingkungan masyarakat terasing Suku Bajo di Kampung Sulaho pada tahun 1995, kemudian ditindaklanjuti dengan dibangunnya 85 unit rumah semi permanen pada tahun 1996 yang disertai dengan jaminan hidup (jadup) berupa bantuan pangan dan alat-alat  produksi selama lima tahun, serta berbagai macam pengetahuan dan penyuluhan yang diberikan.

Melalui kegiatan ini, makna sama  dan bagai dalam tataran konsep kewilayahan mengalami pergeseran. Konsep sama dapu’ma di lao yang berarti laut milik orang Bajo, dan bagai dapu’na di dare yang berarti pula darat milik orang bagai tidak lagi menjadi penting. Batasan wilayah sebagai hak ulayatnya adalah laut, kini berangsur-angsur bergeser ke makna yang lebih luas.  Lingkungan darat terutama pemukiman dan lahan perkebunan yang diberikan oleh pemerintah kini menjadi penting, meskipun lahan tersebut tidak diolah dengan baik.

Intensifnya program-program pemerintah yang menyertai Proyek Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat terasing (PKSMT), mengakibatkan kelompok masyarakat Bajo semakin membuka diri.   Oleh karena itu, semakin kuat kecenderungannya untuk mengadopsi sistem budaya orang Bugis, baik secara parsial terutama melalui bahasa dan sistem teknologi maupun secara totalitas berupa adat istiadat orang Bugis yang berimplikasi pada tingkat kehidupan yang lebih baik.

C. POLA INTERAKSI DAN KONDISI PENUNJANG PERUBAHAN
Kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Bajo cenderung bergerak ke arah konsepsi dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh kelompok masyarakat bagai, khususnya masyarakat Bugis, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain karena; (a) ikatan geneologis yaitu adanya asal usul yang sama dengan orang Bugis, (b) orientasi ekonomi yaitu ketergan-tungannya terhadap orang Bugis, (c) Keunggulan komparatif yaitu keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh orang Bugis terhadap orang Bajo, dan (d) status sosial yakni keinginan orang Bajo “tampil” seperti orang Bugis.

Tentunya faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri tetapi saling terkait satu sama lain dan muncul berdasarkan adaptasi masing-masing kelompok pelaku perubahan (pendukung kebudayaan). Faktor-faktor ini juga muncul berdasarkan kebutuhan dari masing-masing kelompok pelaku perubahan dalam interaksinya dengan orang bagai, khususnya orang Bugis.


1. Ikatan Geneologis
Munculnya konsep sama dan bagai pada masyarakat Bajo telah melahirkan pola interaksi yang berbeda secara kultural antara kelompok masyarakat Bajo dengan masyarakat bukan Bajo yang cenderung bersifat segregatif khususnya dalam hal okupasi dan pemukiman.
Kelompok masyarakat Bajo dan kelompok masyarakat Bugis, memiilki  asal usul yang sama (geneologis). Sesuai mitos yang berkembang, orang Bajo di Sulaho meyakini asal usulnya dari Ussu-Cerekang Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang mendasari perubahan makna sama dan bagai. Orang Bugis di mata orang Bajo di Desa Sulaho dianggap saudara.

Hubungan kekerabatan antara orang Bajo dan Bugis berdasarkan asal usul sebagaimana digambarkan dalam mitos Sawerigading, dapat dilihat pada kisah Walenrangnge dan Petta Saddampalie. Walaupun kedua kisah tersebut bersifat mitos, tetapi kepercayaan orang Bajo terhadap mitos tersebut mempertegas garis imperial kelompok masyarakat Bajo. Setidaknya yang bermukim di Desa Sulaho berasal dari keturunan orang Bugis yang bermukim di Ussu, Kabupaten  Luwu Sulawesi Selatan. Karena itu, ketika terjadi interaksi sosial antara orang sama dan bagai, hanya dengan orang-orang Bugis dari kelompok bagai yang dapat bertahan dan berlangsung secara harmonis, karena adanya faktor geneologis dan faktor-faktor lainnya.
Perbedaan antara kelompok masyarakat Bajo dengan kelompok masyarakat Bugis terletak pada konsep budaya dalam memandang dirinya dan memandang orang lain melalui simbol sama dan bagai sebagai ciri internalnya. Peran ekologi dan letak geografis wilayah pemukiman  kelompok masyarakat Bajo yang sebelumnya nomaden hingga bermukim di pantai yang cenderung memilih lokasi yang terisolir, membentuk perbedaan-perbedaan tersebut. Kelompok masyarakat Bajo dengan pola budayanya di laut selama berabad-abad, tidak banyak menyerap unsur-unsur budaya dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan lain, sebaliknya kelompok masyarakat Bugis yang hidup di darat dan juga memiliki semangat kebaharian telah mengalami berbagai macam interaksi dengan kelompok lain sehingga telah menyerap berbagai macam nilai-nilai baru.

Dalam kondisi perkembangan budaya seperti ini masyarakat Bajo tetap mempertahankan kecenderungannya untuk selektif berinteraksi dengan kelompok masyarakat luar (bagai) dengan mengembangkan konsep budaya olai lesse (menghindari konflik). Karena itu kelompok masyarakat ini tetap menjadi kelompok masyarakat yang senantiasa “mengisolir diri” sehingga dalam memilih tempat pemukiman tetap bersifat segregatif. Adanya kepercayaan bahwa laut adalah milik kelompoknya (sama dapuma di Lao’) menyebabkan pilihan pekerjaan hanya sebagai nelayan, sementara kelompok masyarakat bagai telah mengembangkan berbagai macam diversifikasi pekerjaan, termasuk orang Bugis.

Kecenderungan bertahannya kehidupan segregatif bagi kelompok masyarakat Bajo terkait dengan pola kehidupannya sebagai orang laut  dengan kehidupan yang tidak menentu. Konsep sama yang telah melahirkan perasaan senasib sebagai orang laut, menuntut untuk mementingkan kewajiban, kesetiaan dan kerjasama kelompok sehingga sedikit orientasi kepentingan yang bersifat individual. Perasaan senasib sebagai kelompok kolektif dituangkan dalam simbol sama menjadi ikatan yang erat dalam mempertahankan identitas kelompok sebagai orang laut. Sebaliknya, untuk interaksinya secara eksternal dikembangkan konsep berlawanan dengan konsep sama yakni bagai atau berbagai macam kelompok masyarakat yang hidup di darat sebagai milik orang bagai. Perbedaan kedua konsep ini, sehingga dengan karakteristik yang dimilikinya cenderung memilih lokasi pemukiman yang terisolir, tertutup dan selalu berorientasi ke laut.
Konsep sama  dan bagai adalah suatu simbol yang dipedomani oleh kelompok masyarakat Bajo dalam menjalin  hubungan antara kelompoknya dengan kelompok masyarakat lain. Bagi orang Bajo di Desa Sulaho, orang Bugis tidak lagi termasuk kategori orang bagai, oleh sebab itu dalam kehidupan masyarakat Bajo di Desa Sulaho berkembang istilah ”Bajo campuran” atau “Bugis Bajo”. Hal ini disebabkan karena terjadinya kawin mawin (amalgamasi) antara orang Bajo dengan orang Bugis, baik dengan orang Bugis yang berdomisili di Desa Sulaho maupun yang ada di luar Desa Sulaho. Berbeda halnya dengan kelompok bagai dari etnis lain jarang sekali terjadi kawin mawin dengan orang Bajo, karena faktor geneologis menjadi acuan bagi mereka.

2. Orientasi ekonomi
Sejarah perjalanan kehidupan orang Bajo menunjukkan adanya kontak dagang yang telah berlangsung lama dengan orang Bugis. Pada awalnya, kontak dagang hanya terjadi di tengah laut dengan sistem selo (barter) antara orang Bajo dengan orang Bugis. Pada perkembangan selanjutnya, kehadiran orang Bugis yang bermukim di pesisir pantai sangat dubutuhkan oleh orang Bajo untuk memenuhi segala kebutuhannya, baik sandang, pangan maupun pemenuhan alat-alat produksi penangkapan. Bahkan intensitas pertemuannya tidak hanya terjadi di tengah laut atau di pantai dalam kaitannya dengan distribusi hasil tangkapannya, tetapi orang Bajo telah menjangkau aktivitas perdagangan di pasar, baik untuk kepentingan menjual hasil tangkapannya maupun untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Sementara itu, aktivitas perdagangan di pasar-pasar tradisional di Lasusua dan Lambai pada umumnya dilakukan oleh orang-orang Bugis. Begitu pula dalam pengadaan alat-alat produksi, khususnya pembuatan perahu (lepa-lepa) maupun perahu bermesin (katinting), orang Bajo telah menjalin kerjasama dengan panrita lopi (pembuat perahu). Profesi sebagai panrita lopi kebanyakan ditekuni oleh orang-orang Bugis yang berdomisili di desa-desa sekitar Desa Sulaho. Ketergantungan orang Bajo terhadap orang Bugis dalam pemenuhan berbagai kebutuhannya, menyebabkan berbagai unsur-unsur budaya orang Bugis lambat laun diadopsi oleh orang Bajo. Hal ini dapat dimaklumi karena dalam interaksi tersebut orang Bajo senantiasa melakukan interpretasi terhadap apa yang ia terima, kemudian dikomunikasikan secara timbal balik sehingga menghasilkan keputusan untuk melakukan suatu tindakan.

Ketergantungan orang Bajo terhadap orang Bugis dalam memenuhi segala kebutuhannya, mencerminkan ketergantungannya dengan kehidupan di darat sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa posisinya lebih rendah dibandingkan dengan orang Bugis. Mereka tidak dapat menghindar dari kenyataan ini, sehingga satu-satunya jalan adalah mengadaptasikan pola budayanya terhadap kebudayaan Bugis. Keinginan untuk “menjadi” orang Bugis sangat besar, mereka bercermin pada keberhasilan orang Bugis yang ada di desa tetangga seperti Lambai dan Lasusua, yang juga merupakan langganannya dalam memenuhi berbagai kebutuhannya. Untuk memenuhi keinginannya, mereka tidak dapat lagi mempertahankan simbol-simbol yang selama ini dipedomani, termasuk simbol sama dan bagai. Hal itu berdampak pada sistem produksinya yang tidak lagi sekedar berorientasi untuk konsumsi tetapi sudah berorientasi pada pengumpulan modal. Oleh sebab itu, alasan ekonomi menjadi salah satu faktor perubahan makna sama dan bagai pada masyarakat Bajo di Desa Sulaho.

3. Keunggulan Komparatif
Interaksi sosial yang intensif dalam kurun waktu yang lama antara orang Bajo (sama) dengan orang Bugis (bagai) baik di Desa Sulaho maupun di luar Desa Sulaho, telah melahirkan interpretasi terhadap kehidupan orang bagai (Bugis). Bagi orang Bajo, orang Bugis dipandang sebagai kelompok yang menguasai berbagai bidang kehidupan baik di laut maupun di darat. Pandangan ini cenderung memperlihatkan adanya keunggulan komparatif yang dimiliki oleh orang-orang Bugis, bahkan sebelum bermukimnya orang Bajo di Kampung Sulaho.

Keunggulan-keunggulan yang dimiliki orang Bugis memasuki semua dimensi kehidupan sosial kelompok masyarakat Bajo. Keunggulan-keunggulan yang dimaksud meliputi: bahasa Bugis yang digunakan sebagai bahasa pengantar di desa-desa sekitar, termasuk penggunaannya  di pasar Lambai, Lasusua dan Ranteangin; keunggulan dalam jabatan-jabatan formal, seperti jabatan-jabatan dalam struktur pemerintahan; pengetahuan di bidang keagamaan; keunggulan ekonomi; pemanfaatan teknologi dan informasi; keunggulan di bidang pendidikan. Menurut orang Bajo jabatan-jabatan tersebut, pada umumnya diisi oleh orang Bugis yang juga menjadi panutan masyarakat Bajo di Desa Sulaho. Karena itu, posisi orang Bugis sebagai significan others semakin kuat. Keunggulan-keunggulan komparatif yang diperlihatkan orang-orang Bugis, menyebabkan kelompok masyarakat Bajo menerima keberadaannya sebagai kelompok masyarakat “imperior” dan sebaliknya memandang orang Bugis sebagai kelompok “superior”.
Pandangan tersebut mulai nampak ketika Kampung Sulaho dijadikan sebagai desa defenitif, banyak orang Bugis karena tingkat pendidikannya tampil menduduki jabatan dalam struktur pemerintahan desa, maupun kedudukan-kedudukan lainnya. Sebagai satu kesatuan masyarakat desa, orang Bugis tampil memainkan peran yang lebih aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Hal itulah yang menyebabkan penerimaan kelompok masyarakat Bajo terhadap orang Bugis semakin terbuka.

Peran tokoh-tokoh formal seperti guru, paramedis, pemuka agama, penyuluh perikanan sangat berpengaruh. Hal itu disebabkan karena fungsi, perilaku dan keteladannya langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa (kelompok masyarakat Bajo) sehingga dengan cepat mendapat posisi sebagai elit desa. Orang Bugis tampil sebagai pelopor dalam setiap kegiatan kemasyarakatan, seperti kegiatan perkawinan, keagamaan, selamatan, dan sebagainya. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh orang Bugis yang diperankan dalam setiap aktivitasnya sehari-hari, antara lain menjadi penyebab makna sama dan bagai mengalami perubahan.



4. Status Sosial
    Bertolak dari perubahan status kampung Sulaho sebagai pemukiman Bajo menjadi Desa Sulaho membawa konsekuensi dengan munculnya kencenderungan superioritas orang-orang Bugis di mata kelompok masyarakat Bajo. Karena Dusun Sulaho sebagai ibukota Desa Sulaho yang otomatis menjadi pusat pemerintahan desa, sehingga mobilitas orang-orang Bugis ke perkampungan Bajo tersebut semakin tinggi. Hal ini terjadi karena pembentukan Desa Sulaho, kemudian diikuti oleh pembentukan struktur organisasi dan sarana  prasarana pemerintahan yang baru serta berbagai perangkat-perangkat pendukung pemerintahan desa lainnya.

Pada posisi itu, perkampungan Sulaho menjadi perkampungan terbuka, yang secara administratif masyarakat Bajo mulai membuka interaksi dengan orang luar yang sebelumnya jarang terjadi di Desa Sulaho. Mulai dari urusan pemerintahan hingga ke masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Begitu pula partai politik tertentu mulai membuka ranting di Desa Sulaho, kesemuanya itu membawa  perubahan yang signifikan bagi kelompok masyarakat Bajo.
Orang-orang Bugis yang menjalankan tugasnya  di Desa Sulaho, tidak hanya sekedar melaksanakan tugas-tugas pokoknya, namun karena adanya tuntutan masyarakat Bajo yang lebih luas menyebabkan mereka memainkan peran-peran sosial lain, seperti tokoh agama dan tokoh adat dan sebagainya. Karena selalu tampil menjadi pelopor dalam setiap kegiatan kemasyarakatan maka kehadirannya semakin dibutuhkan.

Tampilnya orang-orang Bugis dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, menyebabkan terjadinya berbagai perubahan dalam kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Bajo. Orang Bugis dianggap sebagai “tokoh pembaharu” yang telah banyak membawa perubahan, oleh sebab itu kecenderungan orang Bajo tampil ”seperti” orang Bugis sangat besar. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Bajo berusaha mengadaptasikan pola budayanya kepada pola budaya orang Bugis. Bahasa Bugis yang dipergunakan oleh orang Bajo tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi dengan orang Bugis, tetapi juga digunakan berkomunikasi dengan sesama orang Bajo. Nampaknya, dengan menggunakan bahasa Bugis menjadi simbol bagi kelompoknya untuk menjadi “masyarakat maju” dan meninggalkan peredikatnya sebagai masyarakat terisolir.

Penggunaan bahasa Bugis sebagai alat komunikasi dan sekaligus pemersatu bagi masyarakat Desa Sulaho, berdampak pada perkembangan budaya masyarakat Bajo. Anak-anak usia sekolah (12 tahun ke bawah) sudah tidak dapat berbahasa Bajo, bahkan bahasa yang dikuasai selain Bahasa Bugis adalah Bahasa Indonesia.

Proses perubahan ini tidak hanya terjadi karena peran yang dimainkan oleh orang-oang Bugis, tetapi juga sebagai akibat meningkatnya mobilitas interaksi masyarakat Bajo dengan kelompok masyarakat Bugis yang ada di desa-desa tetangga, terutama di pasar Lambai dan pasar Lasusua. Di antara kelompok masyarakat Bajo yang memiliki mobilitas tinggi berinteraksi dengan orang-orang Bugis di luar desa adalah kelompok perempuan yang bekerja sebagai pappalele (pedagang perantara) sekaligus sebagai penjual eceran ikan di pasar. Untuk kepentingan distribusi dan konsumsi, kelompok ini harus berhadapan dengan superioritas orang-orang Bugis di pasar, baik sebagai sesama penjual ikan maupun sebagai pembeli.

Identitasnya sebagai orang Bajo cenderung dinilai “negatif”, sehingga kadang-kadang dilecehkan. Status sosial sebagai “masyarakat terisolir” yang melekat pada diri orang Bajo selama ini membuat mereka untuk “tampil” seperti orang Bugis, antara lain dengan menggunakan bahasa Bugis  dan unsur-unsur budaya Bugis lainnya.  Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pengakuan bahwa mereka sesungguhnya telah berbeda dengan  orang-orang Bajo lainnya, dan ini merupakan bentuk adaptasi untuk mempermudah menjalankan perannya sebagai pappalele (pedagang perantara) terhadap pappettu (penjual ikan) di pasar yang semuanya adalah orang Bugis, dan berbagai kebutuhan dan interaksi lainnya. Begitu pula dengan kelompok pemuda/remaja, mereka senang disebut orang Bugis sebagai simbol kehidupan orang maju, sebagaimana kehidupan orang Bugis yang ada di desa-desa sekitarnya.

Menurut orang Bajo, status sosial orang Bugis  lebih baik dari orang Bajo sebagai orang sama, yang hidupnya hanya sebagai nelayan. Citra diri yang terlanjur melekat pada kelompoknya yang lebih dikenal sebagai masyarakat terisolir (imperior) dan orang Bugis sebagai kelompok superior semakin memperlebar jarak sosial kedua kelompok. Akibatnya, untuk mengangkat status sosialnya, terutama untuk ke luar dari citra diri tersebut, menjadi “orang Bugis” adalah pilihan yang tepat dalam rangka meningkatkan status sosialnya. Oleh sebab itu, masyarakat Bajo di Desa Sulaho, terdapat beberapa kelompok yang dikategorikan berdasarkan peran-peran yang dimainkan dalam merespon perubahan tersebut. berusaha “tampil seperti” orang Bugis paling tidak dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam berinteraksi dengan orang Bugis di luar Desa Sulaho.

D. PENUTUP
 Konsep sama dan bagai pada masyarakat Bajo yang digunakan untuk membedakan orang Bajo dengan bukan Bajo telah mengalami perubahan. Perubahan tersebut telah melalui proses yang panjang, dimulai dengan  mitos Sawerigading yang berkaitan dengan asal usul orang Bajo. Mitos tersebut meneguhkan keyakinannya bahwa keberadaannya tidak dapat dipisahkan dengan orang Bugis berdasarkan ikatan geneologisnya.
Pada perkembangannya selanjutnya, interaksi dengan orang bagai tidak dapat dihindari. Untuk memenuhi berbagai kebutuhannya, orang Bajo harus menjalin kerjasama dengan orang bagai. Oleh sebab itu, prinsif budaya olai lesse’e yakni berusaha menghindar dari orang bagai mulai berubah. Perubahan itu diakibatkan oleh adanya interaksi sosial yang telah berlangsung antara orang Bajo dan orang Bugis. Pada saat itu masing-masing kebudayaan dikomunikasikan dan berusaha melakukan interpretasi terhadap apa yang ia terima.

Perubahan pola pemukiman dari laut (bido) ke darat, menyebabkan orang Bajo mengalami perubahan. Hal ini terjadi karena secara ekologis, terdapat perbedaan kondisi kehidupan di darat dengan kehidupan di laut. Kehidupan di darat  memberikan pemaknaan baru dengan munculnya konsep piddi tikkolo’na lamong ‘nggai makale le goya yang berarti kehidupannya tidak dapat dipisahkan dengan gemuruh ombak. Hal ini pula berarti bahwa mereka dapat hidup di darat sepanjang gemuruh ombak masih terdengar. Bagi masyarakat Bajo, konsep ini merupakan usaha untuk menjustifikasi kehidupan laut dan darat melalui suatu perspektif adaptasi dengan menempatkan perubahan budaya sebagai bagian dari usahanya untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. Karena itu tingkat adaptasinya dengan kehidupan di darat juga semakin baik. Penggunaan teknologi poduksi pada periode ini mulai digunakan, sehingga ketergantungannya dengan orang bagai juga semakin tinggi.

Berdasarkan interaksi yang intensif dengan orang Bugis dalam beberapa periode yang telah dilaluinya,  berbagai unsur kebudayaan Bugis telah terserap dalam kebudayaannya (akulturasi), untuk menyesuaikan dengan perkembangan objektif di dalam kehidupan sosialnya. Perubahan tersebut antara lain bahasa, sistem kekerabatan, agama dan sistem kekerabatan, kepemimpinan dan organisasi sosial, serta sistem pengetahuan dan teknologi.

Suatu perubahan yang memungkinkan seseorang memodifikasi pola tingkah lakunya, sebagai suatu proses adaptasi terhadap kondisi kehidupan yang baru. Siklus perubahan tersebut dimulai dari perubahan pola pemukiman yang sebelumnya berkelana di laut dengan perahu bido (nomaden), hingga pola pemukiman menetap di darat. Perubahan pola pemukiman masyarakat Bajo dari laut (sama) ke darat (bagai) adalah inti dari perubahan kehidupan sosial budaya orang Bajo. Makna sama yang terkait dengan kehidupan laut dan bagai yang terkait dengan kehidupan di darat, “di tata ulang” untuk mendekatkan jarak mereka dengan kelompok bagai (Bugis) yang selama ini telah berinteraksi secara intensif. Dalam interaksinya,  orang Bajo dan Orang Bugis memiliki kepentingan yang sama dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut sehingga senantiasa membertahankan kearifan lokal.



Daftar Pustaka

Sopher, David E., 1971. The Sea Nomads: A Study of Maritim Boat People of Southeast Asia. Singapore, The National Museum.
Alena,  1975. “Orang Bajo, Manusia Laut di Indonesia”, Kompas,  15 Agustus.
Zacot, Francois, 1979. “Bajo atau Bukan Bajo: Itu Soalnya”,  Prisma, No.2 Pebruari 1979.
Suparlan, Parsudi, 1986. “Masyarakat: Struktur Sosial”, dalam Individu, Keluarga, dan Masyarakat. (Editor: A.W. Wijaya). Jakarta: Akademika Pressindo.
Harris, Z., 1991.  “Bajo, Suku yang Tinggal Terapung di Perairan Timur Kendari” Sinar Harapan, 18 Pebruari 1991.
Brown, C.S.G., 1993. Bajau.  Jakarta: Yayasan Sejati.
Suyuti, Nasruddin, dkk. 2010. Studi Kelayakan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Bajo di Desa Mantigola Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Kerjasama Unhalu dengan Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Tenggara.
Suyuti, Nasruddin, 2011. Orang Bajo di Tengah Perubahan. Penerbit Ombak, Yogyakarta.









Rabu, 23 Oktober 2013

Demokrasi Di Bumi Bangsawan

Standard
DEMOKRASI DI BUMI BANGSAWAN; Studi Kasus di Kabupaten Bone

Oleh : Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum.[1]
( Dipaparkan dalam Kongres Kebudayaan Indonesia 2013 )

Pada tanggal 22 Januari 2013, Kabupaten Bone menggelar Pemilihan Kepala Daerah yang diikuti oleh 6 pasang calon.[2] Menariknya,  dari 6 nama calon bupati itu semuanya berasal dari kalangan bangsawan.[3] Selama ini, sudah ada tiga belas bupati yang pernah memerintah di Kabupaten Bone, dan hampir semuanya adalah bangsawan. Hanya satu yang bukan berasal dari kalangan bangsawan Bone, yaitu Kol.H.P.B. Harahap.[4] Meskipun demikian, menjadi satu pertanyaan besar adalah apakah di era reformasi ini tidak ada calon yang dipandang layak untuk dijual di Kabupaten Bone selain dari mereka yang berasal dari kalangan bangsawan?

Di era demokrasi ini, tidak ada larangan seorangpun untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah, termasuk kalangan bangsawan. Akan tetapi, mengapa partai-partai politik yang demikian banyak di Bone, tidak mengusung figur yang bukan dari kalangan bangsawan? Di mana letak peran partai dalam proses pendidikan politik dalam rangka melakukan pengkaderan  ke depan. Tampak bahwa partai politik  tidak memiliki pilihan lain kecuali ikut-ikutan mengusung calon dari kalangan bangsawan.

Pertanyaan selanjutnya adalah ada apa dengan bangsawan ini. Mengapa mereka sangat dominan dan masih dikehendaki oleh masyarakat untuk tetap memegang kekuasaan. Tidakkah dikhawatirkan bahwa kehadiran mereka akan menodai jalannya demokrasi? Apakah keunggulan yang dimiliki oleh bangsawan sehingga mereka tetap dapat bertahan dan masih berpengaruh besar dalam hidup dan kehidupan masyarakat Bone sampai sekarang ini? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang coba dibicarakan dalam makalah yang berjudul Demokrasi di Tanah Bangsawan.

Akar sejarah Munculnya Bangsawan di  Bone

Cikal bakal munculnya kelompok bangsawan di Sulawesi Selatan pada umumnya dan di Bone pada khususnya bermula ketika kondisi sosial dan politik dalam keadaan kacau balau. Pada waktu itu di wilayah Bone ada 7 daerah (wanua) yang dipimpin masing-masing oleh seorang pemimpin (matowa). Dalam catatan lontarak kondisi sosial politik dalam keadaan kacau balau. Keadaan pada waktu itu  diibaratkan  bagaikan ikan besar yang memangsa ikan-ikan kecil. Kekacauan itu berlangsung lama[5] dan dapat terselesaikan dengan munculnya seseorang yang tidak diketahui dari mana datangnya dan siapa namanya. Masyarakatpun menyebutnya Tomanurung.[6] Keturunan to manurung inilah yang kelak menjadi bangsawan tinggi (pusat), sedangkan kepala-kepala daerah atau wilayah yang berjumlah tujuh, menjadi bangsawan rendah. Jabatan raja dikhususkan bagi mereka yang berasal dari bangsawan tinggi, sedangkan bangsawan rendah tetap menjadi pemimpin di wilayah atau daerahnya. Ketika terbentuk Kerajaan Bone, para matowa yang berjumlah tujuh orang itu disatukan dalam satu dewan yang dinamakan Matowa Pitu.[7]

Sebelum Tomanurung diangkat menjadi raja, diadakan perjanjian antara kedua belah pihak. Di dalam lontarak ditulis:

Berkata Matowa: “Adapun kami datang kepadamu Tuan, kami berkeinginan memperoleh pengasihanmu. Tetaplah kamu tuan di negeri ini. Janganlah kamu mairat (menghilang). Kamulah tuan kami jadikan raja. Kehendakmu adalah kehendak kami, demikian pula perintahmu. Walaupun anak kami, atau isteri kami, bila kamu tidak merestuinya, kamipun tidak mempertahankannya, asalkan paduka sudi menetap di sini. Padukalah junjungan kami. Akan tetapi, tuntunlah kami sehingga kami tidak tersesat, kamu jagalah kami (seperti menjaga padi dari burung pipit) agar tidak hampa, selimutilah kami sehingga kami tidak kedinginan”.

Berkata Tomanurung: “Apakah kalian tidak berhati dua, tidakkah kalian akan mengingkarinya”?.

          Perjanjian ini dijadikan sebagai legitimasi bagi Tomanurung dan keturunannya untuk tetap menduduki jabatan sebagai raja. Meskipun demikian, Tomanurung juga mempunyai kewajiban untuk menjaga ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat. Selama penguasa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, selama itu pula masyarakat akan patuh dan tunduk atas perintahnya. Pembagian tugas dan tanggung jawab ini dapat dianggap sebagai awal terjadinya bangsawan pusat dan bangsawan daerah. Tomanurung dan keturunannya menjadi kelompok bangsawan pusat, sedangkan para matoa di tujuh wanua menjadi bangsawan daerah.

          Kelompok bangsawan Bone yang berada di pusat, melakukan aturan yang sangat ketat untuk menjaga kemurniaan darah kebangsawanannya. Di buat aturan ketat bagi siapapun yang akan menjadi raja. Raja terbuka untuk siapa saja, tidak ada pembatasan bahwa raja harus laki-laki atau perempuan. Seorang yang akan diangkat atau ditunjuk menjadi raja adalah mereka yang memiliki darah murni keturunan Tomanurung.

Pada tahun 1905 Pemerintah Hindia Belanda memutuskan menyerang Kerajaan Bone. Setelah menaklukkan Bone dan akhirnya seluruh Sulawesi Selatan, dibangunlah sistem pemerintahan baru yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Posisi-posisi penting dan strategis dalam kerajaan yang selama ini dipegang oleh kalangan bangsawan ditiadakan,  bahkan posisi raja dihilangkan. Para bangsawan yang anti Belanda ditangkap dan sebagian lagi dipindahkan dari daerah kekuasaannya, daerah yang ditempati secara turun  temurun. Mereka ditempatkan pada tempat baru yang sama sekali asing baginya.

Pemerintah Hindia Belanda menganggap bahwa kaum bangsawanlah  yang membuat kesengsaraan rakyat. Memindahkan kelompok bangsawan ke tempat yang baru dipandang sebagai satu cara mengurangi atau menghilangkan pengaruh Kelompok bangsawan. Persoalan baru muncul karena sistem pemerintahan baru yang diterapkan Belanda tidak dapat berjalan dengan baik. Banyak kepala kampung yang tidak  dapat menjalankan tugasnya karena tekanan psikologis yang dihadapi. Kepala kampung yang ditempatkan pada satu tempat tidak dapat berbuat banyak dalam menjalankan tugasnya karena di tempat itu terdapat kelompok bangsawan yang lebih tinggi derajatnya.

          Kebijakan Belanda itu menyebabkan banyak bangsawan yang mengungsi, tidak saja ke daerah-daerah di luar Bone, tetapi sebagian dari mereka tetap mengungsi di wilayah kerajaan Bone sendiri. Selain itu muncul pergolakan-pergolakan yang dilakukan oleh kelompok bangsawan yang kedudukannya mulai tergeser dengan masuknya Belanda. Bagi mereka Oleh karena sistem adminstrasi tidak dapat berjalan lancar, akhirnya Pemerintah Hindia Belanda mengangkat kembali raja di Kerajaan Bone pada tahun 1931.

Perkawinan dan Jaringan Keluarga

          Tidak banyak suku bangsa di Asia Tenggara yang menempatkan perkawinan sepupu sekali sebagai satu perkawinan ideal. Kabupaten Bone di Sulawesi Selatan, mungkin salah satu yang tidak banyak itu yang  menempatkan perkawinan sepupu satu kali sebagai perkawinan ideal. Jika kita mencoba melihat pada raja-raja di masa lalu, perkawinan antara sepupu menjadi satu cara agar darah keturunan bangsawan yang mengalir dalam tubuhnya tidak menyebar kemana-mana. Selain perkawinan sepupu satu kali, perkawinan sepupu dua kali dan tiga kali menjadi pilihan berikutnya.

Perkawinan tidak saja melibatkan kedua mempelai tetapi juga secara tidak langsung melibatkan seluruh keluarga. Keluarga kedua belah pihak  dianggap kerabat. Keterlibatan keluarga itu tercermin erat pada sistem perkawinan yang ada di Bone. Meskipun demikian, ukuran darah hanya ada dipihak laki-laki. Hanya pihak laki-laki saja yang menurunkan keturunan. Oleh karena itu dapat saja terjadi bahwa satu keluarga besar adalah satu turunan, tetapi memiliki kemurniaan darah yang tidak sederajat.

Pada masa raja Bone II berkuasa, ia mulai meluaskan pengaruh dan kekuasaannya dengan menaklukkan beberapa daerah dan kerajaan yang ada di sekitarnya. Dalam lontarak disebutkan bahwa di antara seluruh kerajaan yang ada di sekitar Bone, ada satu kerajaan yang tidak dapat dikuasai, yaitu Kerajaan Palakka. Tiga bulan lamanya La Ummasa berusaha menaklukkan kerajaan itu tetapi tidak berhasil. Akhirnya La Ummasa mengambil jalan damai dengan menikahkan adiknya dengan raja Palakka yang ketika itu juga belum berkeluarga.

Pada waktu raja Bone II La Ummasa[8] mulai uzur,  disebutkan dalam lontarak bahwa ia merasa gelisah karena tidak memiliki turunan yang dianggap layak menggantikannya karena isterinya berasal dari rakyat biasa. La Ummasa memiliki dua orang anak laki-laki tetapi ibunya bukan berasal dari kalangan bangsawan tinggi. Untuk itu La Ummasa mengambil keponakannya yang berusia dua[9] hari untuk dijadikan raja di Kerajaan Bone.  Keponakannya itu berasal dari Kerajaan Palakka.[10] Dalam perkembangan berikutnya, seluruh raja-raja yang memerintah di Kerajaan Bone berasal dari keturunan Tomanurung.

Pada waktu Arung Palakka berkuasa (1670-1696), kelompok bangsawan  istana Kerajaan Bone memperluas jaringan keluarganya. Jika sebelumnya jaringan bangsawan Kerajaan Bone diperluas dengan jalan kawin mawin  antara bangsawan tinggi dan bangsawan rendah di dalam Kerajaan Bone itu sendiri. Tidak demikian halnya ketika Arung Palakka berkuasa. Arung Palakka melakukan politik perkawinan dengan menikahkan, keponakannya yang bernama La Patau dengan putri-putri bangsawan tinggi Kerajaan Luwu, Gowa, Bone, dan Soppeng. Khusus untuk dua kerajaan yang disebutkan terdahulu, Arung Palakka membuat kesepakatan untuk memilih  anak yang lahir dari perkawinan itu menjadi raja di kerajaan ibunya berasal. Demikian lah yang terjadi di Kerajaan Gowa dan Luwu. Batari Toja yang lahir dari perkawinan La Patau Matanna Tikka dengan isterinya We Ummu yang berasal dari Luwu, diangkat menjadi raja di Kerajaan Luwu. Demikian pula La Pareppa To Sappewali diangkat menjadi raja di Kerajaan Gowa menggantikan mertuanya, Sultan Abdul Jalil. Kawin mawin di kalangan bangsawan ini diikuti pula oleh kalangan bangsawan yang ada di lapisan bawah.

          Perkawinan politik di kalangan bangsawan ini memungkinkan bangsawan Bone memiliki jaringan keluarga yang sangat luas. Tidak saja di wilayah Bone tetapi juga di Sulawesi Selatan. Bangsawan Bone masuk ke dalam istana Kerajaan Gowa dan Tallo, demikian pula di Kerajaan Luwu.[11] Jaringan kekerabatan yang demikian luas itu, menjadi satu modal dasar yang dimiliki oleh kalangan bangsawan dalam mempertahankan kekuasaannya.

          Pada waktu raja Bone X, We Benrigau berkuasa, ia telah mengubah gelar matowa menjadi arung. Perubahan gelar itu membuat para matowa  ditempatkan di pusat kekuasaan Kerajaan Bone. Perubahan gelar ini juga membuat status mereka naik setingkat dan dapat pula menduduki jabatan-jabatan tinggi di pusat Kerajaan.

          Perubahan status itu membuat perkawinan antara bangsawan pusat kerajaan dengan bangsawan daerah mulai terbangun. Meskipun demikian, seorang perempuan bangsawan tidak diperkenankan menikah dengan laki-laki kelas bangsawan yang lebih rendah statusnya dari dirinya. Akan tetapi hal sebaliknya tidak berlaku. Seorang laki-laki bangsawan diperkenankan menikah dengan perempuan bangsawan yang lebih rendah dari status dirinya. Aturan ini membuat bangsawan pusat dengan leluasa dapat mengembangkan jaringan keluarganya jauh sampai ke daerah-daerah.

          Dalam sejarah panjang Kerajaan  Bone, perluasan wilayah yang dilakukan oleh bangsawan pusat dilakukan dengan tiga cara. Pertama dengan penaklukan. Perluasan wilayah dengan jalan penaklukan telah dilakukan sejak raja Bone II, La Ummasa. Daerah-daerah yang berada di sekitar wilayah Kerajaan Bone ditaklukan. Kedua, wilayah Kerajaan Bone semakin luas karena penguasa-penguasa lokal datang sendiri ke pusat kerajaan dan menyatakan tunduk dan patuh pada Kerajaan Bone. Cara ketiga adalah lewat perkawinan. Bangsawan pusat meluaskan pengaruhnya dengan cara menikah dengan puteri-puteri bangsawan lokal.

          Ketiga cara yang dilakukan itu berdampak pada kesetiaan daerah itu pada pusat kekuasaan. Wilayah atau daerah yang ditaklukkan dengan jalan kekerasan memiliki kesetiaan di atas dari wilayah yang dengan sukarela datang bergabung ke dalam Kerajaan Bone. Mereka bergabung karena nama besar Kerajaan Bone. Wilayah atau daerah yang bergabung dengan Kerajaan Bone dengan jalan pernikahan kesetiaannya jauh lebih besar dibandingkan yang lainnya. Hal yang demikian ini membuat pengaruh dan kekuasaan bangsawan pusat makin menyebar dan meluas.

          Perluasan pengaruh bangsawan itu tetap berakar di banyak daerah di Bone, karena mereka tidak saja bertindak sebagai pelindung, tetapi juga menghidupi rakyat yang berada di wilayah itu. Hal itu tentu diperkuat jika raja yang berkuasa menjalankan kekuasaannya dengan baik.

Bangsawan dan Orang Biasa

          Pelapisan sosial di Bone menempatkan bangsawan pada posisi puncak. Di kalangan bangsawanpun terdapat hirarki yang muncul sehubungan dengan perkawinan yang dilakukan oleh kelompok bangsawan. Orang biasa atau orang merdeka berada pada posisi kedua dan pada posisi ke tiga adalah budak atau ata.[12]

          Dalam perkembangannya, karena kekuasaan yang melekat pada diri bangsawan, mereka akhirnya memiliki tanah atau empang yang dikerjakan oleh penduduk.[13] Penduduk yang mengerjakan sawah atau empang ( budak atau orang merdeka) akan mendapatkan perlindungan, tidak saja dalam soal material tetapi juga dalam soal jaminan keamanan. Mereka mendapat perlindungan dari bangsawan yang mempekerjakannya. Kesulitan yang diderita oleh seorang budak diselesaikan oleh tuannya. Dalam perkembangannya muncul  kepatuhan yang sangat tinggi kepada tuannya. Budak memerlukan tuannya demikian pula sebaliknya. Hubungan timbal balik ini akhirnya menyatu dalam satu ikatan batin sehingga siri seorang  budak menjadi siri pula pada tuannya.

          Pengikut tidak saja diperoleh dengan sukarela, tetapi juga diperoleh setelah terjadi perang. Pihak yang kalah akan dijadikan budak dan mereka ini akan dipekerjakan pada bangsawan. Sebagai contoh adalah perang yang terjadi pada tahun 1643-1644. Perang yang terjadi antara Kerajaan Bone dan Gowa pada waktu itu dimenangkan oleh Gowa. Banyak orang Bone dan Soppeng ketika itu ditangkap dan dijadikan budak di Kerajaan Gowa.

          Gengsi seorang bangsawan terletak juga pada berapa banyak budak yang dimiliki. Makin banyak budak yang dimiliki makin tinggi pula gengsi seorang bangsawan. Budak dapat saja disuruh untuk melakukan apa saja asalkan hidup dan kehidupannya dijamin oleh tuannya. Keadaan yang demikian ini membuat kelompok bangsawan harus pula memiliki sumber-sumber kekuasaan untuk menghidupi budaknya.

Mitos di Sekitar Bangsawan

          Kepatuhan pada kelompok bangsawan dibangun, tidak saja lewat tulisan tetapi juga lewat cerita-cerita rakyat di masa lalu. Kondisi sosial, politik, dan kepercayaan masyarakat di masa lalu sangat menopang keberadaan para bangsawan sehingga kehadirannya menjadi sesuatu yang diharapkan kalau tidak bisa kita katakan dibutuhkan. Mitos kehadiran Tomanurung misalnya, terus menerus dipertahankan. Perjanjian antara Tomanurung dan 7 orang penguasa lokal tetap dipertahankan. Perjanjian ini dikumandangkan setiap kali pengangkatan seorang raja yang baru.

          Lewat cerita-cerita rakyat, cerita Tomanurung diubahsuaikan sedemikian rupa sehingga tampak bahwa Tomanurung dan keturunannya adalah mereka yang layak untuk berkuasa. Cerita Tomanurung ini diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di kalangan istana ditanamkan petua dan bagaimana yang seharusnya seorang keturunan bangsawan Tomanurung dalam memerintah.

          Mitos Tomanurung juga disebarkan keluar melalui media sastra yang disebut  massurek.[14] Cerita tentang Tomanurung dan segala kelebihannya dioleh sedemikian rupa oleh para passurek, sehingga ceritanya menjadi mengasyikkan dan membuat betah bagi mereka yang mendengarnya. Lewat media ini Tomanurung dan keturunannya dianggap orang yang pantas memerintah. Masyarakat percaya bahwa yang berhak berkuasa adalah mereka yang berasal dari kalangan bangsawan. Mereka dianggap dapat memberi kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat.



Demokrasi di Kabupaten Bone

          Pengaruh besar yang dimiliki oleh kelompok bangsawan, baik yang didapatkan dari kepercayaan masyarakat terhadap sosok bangsawan, maupun karena peran ekonomi yang dimainkan, secara tidak langsung membuat nilai-nilai demokrasi tidak berjalan dengan baik. Masyarakat tidak memiliki daya untuk bersikap kritis dalam melihat banyak persoalan yang ada. Mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh kelompok bangsawan atau patron mereka yang dalam banyak hal telah memberi ketenangan hidup karena kepemilikan modal yang banyak. Para pengikut (client) yang mengetahui bahwa patronnya ikut dalam pemilihan, baik itu pemilihan kepala desa maupun bupati atau apa saja yang melibatkan patronnya, akan melakukan apa saja untuk memenangkan patronnya. Keadaan yang demikian ini membuat sistem demokrasi berjalan tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar demokrasi.

          Ikatan keluarga yang dibangun lewat perkawinan telah memunculkan kerabat semakin meluas. Kecenderungan perkawinan sepupu satu kali, dua kali, dan tiga kali, di kalangan bangsawan tidak saja memperluas kerabatnya tetapi juga secara kuantitas jumlahnya semakin banyak. Oleh karena itu ada desa di Bone yang dapat dikatakan bahwa penduduknya bukan ‘orang lain’, hampir seluruhnya terdiri dari kerabat mereka. Ikatan keluarga yang dibangun lewat perkawinan yang semacam itu menjadikan mereka memiliki ikatan batin yang jauh lebih dalam dibandingkan dengan yang lainnya. Akhirnya, mereka lebih  mementingkan kerabat dalam banyak hal dibandingkan orang lain. Pengangkatan seseorang dalam satu kedudukan tidak lagi didasarkan atas persaingan terbuka, tetapi menitikberatkan pada kedekatan (kerabat). Hal yang demikian ini tentu saja tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

          Keterlibatan To massegek (orang perkasa) dalam percaturan politik telah juga menodai nilai-nilai demokrasi. Keberadaan To massegek ini pertama kali muncul ketika ditahun 1998 sekelompok mahasiswa dari Makassar datang ke Bone untuk menurunkan bupati Bone yang dianggap melakukan KKN. Kedatangan mereka dihadang oleh To massegek.

          Dari sudut perilakunya, To massegek dapat dibagi atas dua. Ada yang termasuk berperilaku baik dan ada juga yang tidak baik. Kondisi politik yang kurang baik akan membuat munculnya To massegek. Mereka ini kemudian menguasai wilayah-wilayah tertentu, ada yang menguasai pelabuhan Bajoe, terminal, pusat-pusat pertokoan, dan lain sebagainya. Kelompok-kelompok ini banyak dimanfaatkan oleh mereka yang menginginkan kekuasaan sehingga terjadi terror, terutama menjelang pemilihan. Keadaan yang demikian ini tentu saja tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.



Penutup

          Jaringan kekerabatan yang demikian luas menyebar hampir di seluruh pelosok daerah Bone, menjadi modal besar bagi kalangan bangsawan untuk ikut bertarung dalam pemilihan kepala desa atau bupati. Para bangsawan telah berhasil memainkan ‘kayu tiga’ untuk mewujudkan ambisinya. Pemilihan dengan sistem satu orang satu suara telah menguntungkan kelompok bangsawan. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika calon yang diusung menjadi bupati, baik yang diusung oleh partai politik maupun lewat jalur perorangan adalah mereka yang memiliki darah bangsawan.

Mitos Tomanurung ini telah memberi legitimasi yang sangat luar biasa pada kelompok bangsawan Bone sampai sekarang ini. Cerita kehadiran Tomanurung yang dapat menyelesaikan seluruh persoalan yang ada, dipercaya oleh masyarakat sebagai sesuatu yang benar. Kepercayaan itu menjadikan mereka yakin bahwa kelompok bangsawanlah yang harus memegang kekuasaan. Jika yang berkuasa bukan berasal dari kalangan bangsawan mereka yakini akan terjadi kekacauan.[15]


Daftar Pustaka


Abdur Razak Daeng Patunru, dkk., Sejarah Bone, Ujung Pandang: YKSS, 1995.
                                                            
Andaya, Leonard Y., The Heritage of Arung Palakka A History of South Sulawesi (Celebes) in the Seventeenth Century), VKI deel 90, Leiden: The Hague – Martinus Nijhoff, 1981.

Andi Massiara Daeng Rapi, Menyingkap Tabir Sejarah dan Budaya di Sulawesi Selatan, Jakarta: Yayasan Bhinneka Tunggal Ika, 1988.

Andi Zainal Abidin Farid, Capita Selecta Kebudayaan Sulawesi-Selatan, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1999.

Mattulada, Latoa Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995.

Suriadi Mappangara, Kerajaan dan Bangsawan Bone di Tengah Perubahan Rezim 1811 -1946,Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, 2010.


Catatan Kaki

[1] Staf pengajar Jurusan Ilmu Sejarah, Universitas Hasanuddin, Makassar.

[2]Ke enam pasang calon tersebut adalah: 1. Andi Mustaman-Andi Sultan Pawi 2. Andi Irsan Idris Galigo-Andi Yuslim Patawari 3. Andi Taufan Tiro-Andi Promal Pawi 4. Andi Fahsar M Padjalangi-Ambo Dalle 5. Andi Mappamadeng Dewang-Andi Said Pabokori 6. Andi Mangunsidi Massarapi-Sumardi Sulaiman.

[3] Pada tahun 2008 pemilihan Kepalada Daerah di Kabupaten Bone diikuti oleh 4 pasangan calon. Keempat calon bupati itu semuanya dari kalangan bangsawan.

[4]Beliau adalah bupati yang ke 7 dan memerintah mulai tanggal 13 Juli 1977 – 22 Februari 1982. Beliau akhirnya mati dibunuh karena kasus perempuan.

[5] Dalam lontarak disebutkan berlangsung selama 7 pariaman. Tidak diketahui dengan pasti 1 pariaman berapa tahun lamanya.

[6] Kata To manurung berasal dari dua kata yaitu to yang berarti orang dan manurung yang berarti turun.

[7] Tujuh matowa. Mereka adalah anggota dewan yang bertugas memberi nasehat pada raja dalam berbagai hal.

[8] La Ummasa bersaudara sebanyak 6 orang. La Ummasa adalah anak kedua.

[9] Pada sumber lain menyebut satu hari.

[10] Pada waktu La Ummasa meluaskan wilayah pengaruh dan kekuasaannya dengan jalan perang, ada satu kerajaan yang tidak dapat ditaklukkan, yaitu Kerajaan Palakka. Perang antara keduanya berlangsung selama dua bulan. Untuk mengakhiri perang, La Ummasa menikahkan adik perempuannya dengan raja Palakka, La Pattikkeng Arung Palakka.

[11] Dalam catatan Lontarak diketahui bahwa ada tiga kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yaitu Bone, Luwu dan Gowa. Ketika Islam pertama kali disiarkan di Sulawesi Selatan, ketiga penyebar agama Islam yaitu Dato Ri Bandang, Dato Pattimang, dan Dato  masyarakat menyebarkan untuk pertama kalinya di Luwu, karena wilayah ini dianggap memiliki kewibawaan yang besar. Ketika ketiga dato itu memberi amanah kepada raja Luwu yang baru memeluk islam untuk bertanggung jawab dalam penyebaran Islam, raja Luwu meminta ketiga dato itu untuk ke Kerajaan Gowa karena Kerajaan Gowa memiliki kekuasaan yang besar.

[12] Ada yang menganggap bahwa stratifikasi sosial hanya ada dua.

[13]Pada awalnya Tomanurung ini tidak memiliki apa-apa yang ada hanyalah barang-barang yang dibawahnya berupa paying dan beberapa benda lainnya yang kelak dianggap sebagai benda kebesaran kerajaan. Tomanurung kemudian diberikan tanah untuk menghidupi istana. Tanah itu dikerjakan oleh rakyat, Tanah ini dikenal sebagai tanah arajang,

[14] Massurek dilakukan dalam bentuk nyanyian yang diiringi dengan alat musik. Isi nyanyian bervariasi, seperti misalnya tentang aktivitas pertania, perjodohan, perang, legendan dan mitos.

[15] Pada pemilihan Kepala Desa di Tobenteng pada awal tahun 2004,penduduk di salah satu kampung hanya bersedia ikut memilih jika calon Kepala Desa berasal dari kalangan bangsawan.

Sumber 





Diangkat dari materi Kongres Kebudayaan Indonesia 2013 di Yogyakarta.
Foto : Kas-Kus